Salah satu pondasi kemajuan bagi suatu negara adalah pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh kawasannya, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ketersediaan infrastruktur dapat membuka jalur distribusi baru ke lokasi-lokasi yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga roda ekonomi dapat bergerak secara maksimal.
Pemerataan infrastruktur tidak dapat bergantung sepenuhnya pada peran pemerintah. Untuk mendukung upaya tersebut, dibutuhkan pula peran aktif para pelaku usaha di industri besi dan baja dalam negeri. Hanya saja, industri baja tengah dihadapi tantangan serius terkait kenaikan volume impor baja yang berlangsung sejak tahun lalu.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan impor baja hingga 23 persen dari 3,9 juta ton pada 2020 mencapai 4,8 juta ton pada tahun 2021. Temuan ini juga sempat menjadi topik pembahasan utama pada forum dialog antara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dengan The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) beberapa waktu lalu.
Kondisi Pasar di Tengah Gempuran Impor Baja
Maraknya impor baja sudah banyak dikeluhkan oleh pengusaha baja lokal di Indonesia. HIPMI juga turut menyayangkan produk baja impor membanjiri pasar dalam negeri, mengingat kondisi seperti ini berpotensi merusak tatanan pasar dan dapat berimplikasi negatif terhadap iklim investasi.
Saat ini, rata-rata utilisasi produsen baja nasional baru mencapai 40 persen, hanya setengah dari nilai ideal yang mestinya sebesar 80 persen. Jika dibandingkan dengan industri lain, seperti keramik misalnya, nilai tersebut jelas tidak baik.
Tingkat utilisasi 40 persen akan membuat investor berpikir dua kali. Disamping itu, terdapat indikasi bahwa baja impor yang berhasil masuk ke dalam pasar lokal banyak dilakukan dengan cara unfair trade seperti pengalihan kode HS dari baja karbon menjadi baja paduan (circumvention) maupun harga dumping.
Upaya pengamanan seperti technical barrier sangat diperlukan untuk membendung gempuran produk impor, termasuk penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk baja secara inklusif dari hulu ke hilir dan memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menggunakan materialnya pada proyek-proyek pemerintah.
Upaya Mandiri Pengusaha dalam Menghadapi Tantangan
Bergantung sepenuhnya pada pemerintah nampaknya bukan keputusan bijak bagi pengusaha. Dibutuhkan pula upaya mandiri untuk bersama-sama menciptakan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mulai dari meningkatkan kualitas produksi dan daya saing, merumuskan strategi dan inovasi, hingga menghidupi nilai dan tujuan perusahaan agar mampu bertahan secara berkelanjutan.
Dalam rangka menjaga perusahaan dalam menghadapi tantangan, Buk Liwa Supriyanti, direktur Gunung Prisma selaku bagian integral dari industri baja nasional memiliki cara tersendiri yang dapat menginspirasi pengusaha-pengusaha baja lokal lainnya.
Dalam pernyataan yang tercantum di laman situs pribadinya, Buk Liwa Supriyanti merasa hanya sedikit di antara para pengusaha yang benar-benar menghidupi tujuan perusahaan untuk menghadapi tantangan perubahan di masa depan, dan nyatanya tantangan tersebut sudah benar-benar dirasakan di tengah industri.
Untuk menghadapinya dalam jangka panjang, Buk Liwa Supriyanti berpikir untuk menata ulang model bisnis dengan berlandaskan pemahaman dari tujuan yang jelas. Melalui bisnis yang telah beliau kelola hingga menjadi salah satu perusahaan baja terkemuka di Indonesia, Buk Liwa Supriyanti berkomitmen untuk menyatukan pembangunan yang berkelanjutan, tanggung jawab sosial, dan kontribusi kepemimpinan kaum perempuan. Sebab, menghidupi nilai dan tujuan akan membuat perusahaan lebih stabil dalam menghadapi tantangan industri.
Cara Buk Liwa Supriyanti Menghadapi Tantangan Industri Baja
